Kritik Melalui Sastra Tak Lagi Dianggap Sebagai Masukan Bagi Kemajuan Bangsa

Kritik Melalui Sastra Tak Lagi Dianggap Sebagai Masukan Bagi Kemajuan Bangsa

SLEMAN – Pada masa pra-kemerdekaan hingga orde baru, keberadaan sastra masih dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Hal ini terjadi lantaran karya-karya sastra seperti puisi, cerpen, novel, dan seterusnya, telah mampu menjadi penggerak suatu perubahan, sekaligus sebagai kritik terhadap rezim kepemimpinan yang berkuasa pada saat itu.

Namun kini, sastra seperti kehilangan roh-nya sebagai penggerak perubahan, karena para pejabat tidak lagi tertarik dengan karya sastra, tapi justru lebih sibuk memperkaya kroni-kroninya sendiri, dan seterusnya.

Dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan MPR RI yang berlangsung di Puri Mataram, Tridadi, Sleman, Minggu (15/2/2026), Guru Besar UGM, PM Laksono menyatakan bahwa cita-cita bangsa ini sejatinya sudah pudar sejak tahun 50-an, karena pejabat sudah tidak lagi peduli terhadap kritik-kritik yang dilayangkan kepada mereka, salah satunya dituangkan melalui karya sastra.

“Sastra itu sudah berhenti mengilhami pemimpin di tahun 50-an. Bukan karena sastra-nya buruk, tapi karena pemimpinnya sudah tidak lagi membaca sastra,” ujar PM Laksono di Puri Mataram, Minggu (15/2/2026).

Lebih jauh, PM Laksono merasa bahwa hal itu juga dipengaruhi oleh kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, bahkan sampai hari ini. Karena pendidikan yang ada saat ini tidak banyak memfasilitasi anak-anak bangsa untuk berpikir secara kritis.

“Saat saya masih menjadi dosen pun, problem pertama yang saya hadapi adalah ketika menerima mahasiswa baru, mereka sama sekali tidak bisa bertanya, bahkan sampai yang calon S3 sekalipun,” pungkas PM Laksono.

Ia pun dengan tegas menyatakan, apabila sekelas mahasiswa saja tidak mampu bertanya, maka ada sistem yang salah sejak di lingkungan keluarganya. Karena dengan begitu dunia tidak akan berkembang, jika generasi muda tidak memiliki kemampuan untuk bertanya, yang merupakan landasan dari berpikir kritis. (zk)

Karya Sastra Bisa Menjadi Senjata Ampuh Untuk Mengkritik Negara

Karya Sastra Bisa Menjadi Senjata Ampuh Untuk Mengkritik Negara

SLEMAN, JT – Memasuki masa resesi, anggota MPR RI kembali mensosialisasikan empat pilar kebangsaan, yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Jika selama ini sosialisasi dilakukan kepada mahasiswa, akademisi, masyarakat sipil, dan lain-lain, kali ini MPR berusaha melakukan terobosan baru, yakni dengan menghadirkan para sastrawan.

Ya, sastrawan secara tak langsung juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keempat pilar kebangsaan itu tadi. Mereka turut merekam peristiwa-peristiwa yang dialami oleh bangsa ini, dengan memproduksi karya sastra, seperti puisi, cerpen, novel, musik puisi, dan sebagainya.

Adapun sosialisasi empat pilar kebangsaan MPR RI ini berlangsung di Puri Mataram, Tridadi, kecamatan Sleman, kabupaten Sleman, Minggu (15/2/2026). Pada kesempatan ini, mereka turut mengundang para sastrawan yang tergabung dalam Sastra Bulan Purnama (SBP).

Dengan mengundang para sastrawan sebagai peserta sosialisasi, harapannya setiap kritik maupun usulan kepada negara bisa disampaikan melalui sebuah karya sastra, yang tidak hanya dibaca, tapi juga mampu dinikmati oleh banyak orang, termasuk bagi para pejabat tinggi negara.

Ada tiga narasumber utama yang hadir mensosialisasikan empat pilar kebangsaan ini, diantaranya Ons Untoro (pendiri Sastra Bulan Purnama), Abidin Fikri (Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI), serta PM Laksono (Guru Besar UGM), yang dipandu oleh Moderator Tri Agus Susanto (Ketua III STPMB Yogyakarta).

Ketiga narasumber membedah secara rinci terkait asal-usul ditetapkannya empat pilar kebangsaan ini. Mulai dari sejarah pembentukannya, perkembangan selama masa orde baru, lalu mengaitkannya dengan dinamika yang terjadi saat ini.

Para peserta yang terdiri dari 178 sastrawan ini pun dipersilakan untuk menyampaikan pendapat atau bertanya, terkait empat pilar kebangsaan tadi.

Mereka banyak mempertanyakan soal ketidakbecusan lembaga negara dalam menerapkan empat pilar kebangsaan ini, serta bagaimana lembaga negara yang seolah-olah hadir sebagai “oposisi” rakyat dalam beberapa kasus, sebut saja dalam demo besar-besaran pada Agustus 2025 lalu, serta program MBG (Makan Bergizi Gratis), yang dinilai lebih banyak rugi daripada untungnya.

Tentunya tidak akan lengkap membahas empat pilar kebangsaan MPR RI, jika tidak membuat karya sastra. Untuk itu panitia dari SBP memberi kesempatan kepada para peserta yang berjumlah 178 orang, untuk membuat karya sastra berupa puisi sebanyak maksimal tiga buah, untuk kemudian dijadikan antologi puisi, yang akan diluncurkan pada event Sastra Bulan Purnama di bulan Mei 2026 mendatang.

Buku antologi puisi ini nantinya akan diberikan kepada seluruh peserta yang terlibat dan mengirimkan karya, serta diserahkan langsung kepada para petinggi negara, terutama yang ada di Jakarta.

Harapannya tentu saja agar setiap butir kritik maupun masukan (baik yang sarkas maupun yang terang-terangan) dari para peserta tersebut, dapat dimaknai secara positif oleh para pejebat di negara ini. Sehingga buku itu tidak hanya dijadikan sebagai bacaan saja, namun juga mampu menjadi pengingat, bahwa negara ini memang sedang tidak baik-baik saja. (zk)