SLEMAN – JT – Seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah DIY berkomitmen siap berkolaborasi presisi dengan Polda DIY, Dinas Kesehatan dan instansi lainnya untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045′, Kamis (12/2/2026).

Kepala KPPG Region DIY Harosno Budi Waluyo mengapresiasi Polda DIY atas terselenggaranya komitmen tersebut. Menurutnya, koordinasi yang presisi sangat penting untuk memastikan hak anak Indonesia atas pemenuhan gizi melalui Program Makan Bergizi Gratis.

“MBG adalah hak anak Indonesia. Dengan koordinasi yang lebih presisi, kita bisa bersama-sama meningkatkan kualitas layanan, mulai dari rantai pasok, proses produksi, hingga distribusi makanan,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media, Senin (16/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat 385 SPPG yang telah siap beroperasi di DIY, namun yang sudah aktif beroperasi sebanyak 323 SPPG. Jumlah penerima manfaat per SPPG dibatasi maksimal 3.000 orang.

“Ke depan, dengan bertambahnya jumlah SPPG, setiap unit akan melayani lebih sedikit penerima manfaat. Dengan begitu, proses produksi dan distribusi menjadi lebih mudah, dan risiko terhadap keamanan pangan bisa semakin ditekan,” tambahnya.

Komitmen tersebut merupakan tindak lanjut setelah adanya kegiatan Diskusi Panel yang diselenggarakan oleh Polda DIY berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi DIY dan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) DIY dan Jateng selatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DIY dr. Gregorius Anung Trihadi, M.P.H., menekankan pentingnya pemenuhan standar laik higiene sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama keamanan pangan dalam Program MBG.

“Tujuan MBG ini sangat baik, sehingga harus kita dukung bersama. Salah satu kunci utamanya adalah pemenuhan syarat higiene sanitasi atau SLHS agar makanan yang disajikan benar-benar aman bagi penerima manfaat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, Pemda DIY telah membentuk satuan tugas percepatan sesuai bidang masing-masing. Untuk bidang kesehatan, koordinasi terus dilakukan dengan Dinas Kesehatan kabupaten dan kota karena kewenangan penerbitan SLHS berada di pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan data, kasus kecurigaan keracunan makanan pada tahun 2025 tercatat cukup tinggi, yakni 23 kasus. Namun jumlah tersebut menurun drastis setelah semakin banyak SPPG yang memiliki SLHS.

“Tahun ini tercatat hanya tiga kasus dan semoga tidak bertambah. Ini menunjukkan bahwa penerapan SOP dan standar higiene sanitasi sangat berdampak pada keamanan pangan,” katanya.

Dr. Anung juga menyoroti tantangan baru yang dihadapi para penyedia SPPG, seperti pemahaman terhadap sistem OSS dan SLHS yang masih tergolong baru. (*)

KULON PROGO – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di Mako Den B Satbrimob Polda DIY mendapat kunjungan dadakan dari Wakil Bupati Kulonprogo H. Ambar Purwoko A.Md. didampingi ahli gizi yang sengaja dibawa dalam kunjungan tersebut, Senin (27/10/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kualitas menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melihat seluruh seluruh proses yang dilaksanakan mulai dari proses penyiapan bahan, memasak dan menyajikan serta proses pendistribusian ke sekolah-sekolah tujuan.

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan, S.I.K., menyebutkan bahwa Wakil Bupati Kulon Progo didampingi langsung oleh ahli gizi secara dadakan mendatangi ke SPPG Polda DIY sebab ingin mengetahui secara langsung proses seluruh kegiatan selama di dapur SPPG, mulai dari tempat pencucian tempat makan, dilanjutkan dengan melihat proses memasak diantaranya memasak lauk dan nasi.

“Lalu juga melihat bagaimana proses penyajian makanan ke dalam wadah serta diakhiri dengan distribusi ke dalam mobil box yang akan mengantarkan ke sekolah-sekolah tujuan,” tambahnya.

erdasarkan pengecekan tersebut, Kabidhumas menyampaikan hasil ulasan Wakil Bupati yang menyebut bahwa SPPG Polda DIY ini menjadi satu-satunya harapan sebagai SPPG yang baik.

“Wakil Bupati telah memastikan bahwa apa yang dilihat di dapur sudah sesuai dengan SOP, baik saat proses memasak hingga distribusinya pun tepat waktu sehingga tidak ada keterlambatan”, ujarnya.

Lebih lanjut, Kabidhumas menambahkan bahwa seluruh tahap yang dilakukan, terdapat satu tahap yang membedakan dengan SPPG lainnya yakni dilakukan Security Food Test sebelum disajikan kedalam wadah.

“Ini menjadi langkah terakhir untuk memastikan bahwa kualitas makanan layak dan sehat untuk dikonsumsi serta mengandung gizi yang seimbang,” tambahnya.

Besar harapan dari Wakil Bupati bahwa SPPG Polda DIY ini bisa menjadi SPPG percontohan bagi SPPG lain di Wilayah DIY khususnya Kulon Progo.

“Program ini diharapkan dapat tememberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama anak-anak sekolah serta meningkatkan kualitas ,” ujar Kabidhumas.

Setelah meninjau SPPG Sentolo, Wakil Bupati beserta rombongan pun melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi SD N Dlaban untuk memastikan kegiatan distribusi makanan dari SPPG Sentolo telah sampai kepada para siswa.

Pembangunan SPPG sendiri telah dilakukan oleh Polda DIY sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung program pemerintah, terutama dalam memastikan ketersediaan makanan bergizi bagi masyarakat.

Diharapkan dengan adanya SPPG ini, layanan pemenuhan gizi akan semakin optimal sehingga dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusi (SDM) dan juga meningkatkan gairah perekonomian masyarakat. (ist)