YOGYAKARTA – Sudah bukan rahasia umum lagi, bahwa pelaksanaan Pemilu selama ini terkesan tidak demokratis, terlalu menghalalkan segala cara, hingga mempercayai yang sifatnya mistis sekalipun (misalnya mempercayai adanya “serangan fajar”), dan seterusnya.

Semua itu dilakukan, demi mendapatkan kursi kekuasaan sebagai pengelola negara, baik di tingkat legislatif (DPR-DPRD) maupun eksekutif (kepala daerah/negara).

Padahal, disadari atau tidak, mereka justru berusaha untuk “turun kasta” dalam konteks negara demokrasi, dimana mereka yang awalnya berstatus atasan (rakyat), lalu berubah menjadi bawahan/pelayan (pejabat).

Meski demikian, praktek-praktek kecurangan dalam setiap pemilu sepertinya sudah menjadi sesuatu yang lumrah di kalangan masyarakat, dan pada akhirnya menghasilkan “pelayan” yang tidak kredibel, inkompeten, hanya mementingkan kepentingannya sendiri (ingin berkuasa), dan sebagainya.

Selain itu, kecurangan-kecurangan semacam itu juga sejatinya berasal dari sistem pemilu itu sendiri, yang seolah “mengizinkan” kecurangan itu terjadi, dan seterusnya.

Untuk itulah, Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) menggelar diskusi publik bertajuk “Pemilu Kita, Aturan Kita: Mengapa Masyarakat Harus Peduli Revisi UU Pemilu?”, yang diselenggarakan di Burza Hotel Yogyakarta, Selasa (28/4/2026).

Diskusi publik ini diselenggarakan untuk membahas dinamika revisi Undang-Undang (UU) Pemilu, serta perubahan atas UU No. 7/2017, yang kembali masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2026.

Hanya saja, kekhawatiran publik semakin menguat terhadap revisi UU Pemilu ini, lantaran minimnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembahasannya.

Revisi yang seyogyanya menjadi momentum memperbaiki kualitas demokrasi (sekaligus menghasilkan “pelayan” yang lebih baik dan berintegritas tinggi), justru berpotensi berlangsung elitis dan tertutup, sehingga menjauh dari aspirasi dan kepentingan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan di negara demokrasi.

Menurut Direktur Pelaksana Yayasan LKiS, Tri Noviana, pihak Yayasan LKiS bersama masyarakat sipil di Yogyakarta sudah mulai mengawal revisi UU Pemilu sejak 2024, terutamanya soal hak inklusivitas para pemilih.

Hadirnya diskusi publik semacam ini bisa menjadi titik tolak penting bagi publik, untuk menggugah kesadaran sekaligus terlibat aktif untuk mengawal serta memastikan perubahan UU tersebut akan bersifat akomodatif terhadap usulan masyarakat.

“Cukup banyak aksesibilitas terhadap teman-teman disabilitas yang kian tipis, bahkan afirmasinya juga sangat tipis. Banyak pro kontra yang perlu direvisi secara keseluruhan. Kalau tidak segera direvisi dan dikaji ulang, usulan masyarakat sipil dan semua lapisan tidak didengarkan, lalu bentuk Pemilu 2029 akan jadi seperti apa nantinya?” ucap Tri Noviana, Selasa (28/4/2026).

Diskusi ini turut menghadirkan dua orang narasumber, yakni Sana Ullaili (peneliti) dan Gugun El Guyanie (Dosen Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), serta dimoderatori oleh Elanto Wijoyono dari Forum Cik Ditiro.

Para narasumber menyoroti pentingnya memastikan revisi UU Pemilu agar benar-benar mampu menjawab kebutuhan demokrasi yang lebih substantif, inklusif, representatif, sekaligus akuntabel.

Serta yang tidak boleh ketinggalan yaitu menghasilkan pemimpin (alias “pelayan rakyat”) yang sedemokratis mungkin, dan tidak pernah memiliki rekam jejak buruk yang berkaitan dengan etika, moral, serta hukum.

Apalagi dengan sengaja melabrak hukum konstitusi negara, dan menganggap negara seperti “boneka” yang bisa dipermainkan dengan seenak khayalannya sendiri.

Sebagai tindak lanjut, hasil diskusi ini akan segera dirumuskan dalam bentuk rekomendasi publik, yang akan disampaikan langsung kepada pemangku kebijakan, serta diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses pembahasan revisi UU Pemilu di tingkat nasional.

Masyarakat sipil di DIY juga berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga tuntas, agar tetap berpihak pada demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. (zk)

YOGYAKARTA – Selama ini, kita hanya mengetahui bahwa pemilu adalah proses pemilihan anggota eksekutif (presiden-wakil presiden) dan legislatif (DPR-DPRD), dengan cara mendatangi Tempat pemungutan Suara (TPS) pada jam-jam tertentu, mendaftarkan diri dan mengambil nomor urut, menunggu antrean nomor urut, dipanggil menuju ke bilik suara, melakukan proses pencoblosan selama kurang lebih 5 menit (atau kurang), lalu setelah selesai mengambil secuil tinta ungu di jari atau kelingking, sebagai tanda bahwa Anda sudah sah berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu.

Lalu Anda pun turut memamerkannya jari yang sudah dicelupkan tinta tersebut ke media sosial, dengan caption seperti “Sudahkah kamu mencoblos hari ini, ayo segera datang ke TPS terdekat!” dan seterusnya.

Namun dengan bobroknya sistem demokrasi hari ini, termasuk bagaimana “produk hasil pemilu” itu justru kian melukai proses-proses berdemokrasi dalam beberapa waktu terakhir, maka sudah sepantasnya bahwa pemilih tidak sekadar berpartisipasi melalui pencoblosan di bilik suara saja, melainkan juga berpartisipasi aktif dalam setiap proses kepemiliuan secara menyeluruh.

Termasuk bagaimana UU Pemilu yang hendak direvisi oleh para stakeholder terkait, untuk memastikan pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan prinsip negara demokrasi seperti Indonesia.

Semua itu dilakukan demi kelangsungan hidup rakyat dan negara ini secara keseluruhan. Serta untuk memastikan bahwa negara ini konsisten berpegang teguh pada proses demokrasi yang benar-benar demokratis, dan tidak memandang kekuasaan sebagai jalan satu-satunya untuk memperbaiki negara ini.

Karena andaikan kalah dalam kontestasi pemilu sekalipun, para calon tersebut (baik di tingkat legislatif dan eksekutif) tetap mampu berkontribusi aktif untuk membangun bangsa dan negara, serta membantu pelaksanaan demokrasi agar tetap on the (right) track.

Adapun salah satu isu penting di dalam pembahasan revisi UU Pemilu adalah, bagaimana peran partai politik (parpol) dalam menentukan jalannya pemilu secara keseluruhan. Karena disadari atau tidak, rusaknya pemilu dari waktu ke waktu juga merupakan andil besar dari parpol, yang terlalu mendambakan kekuasaan dengan segala cara, termasuk seperti yang sudah terang-terangan dilakukan oleh RI 1 dan 2 saat ini.

Untuk itulah, Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) bersama segenap masyarakat sipil lainnya, meminta agar revisi UU Pemilu bisa lebih mengatur bagaimana batasan dan peran dari parpol, agar mereka memiliki kesadaran di tingkat internal untuk segera berbenah.

“Sebaiknya memang parpol tetap perlu dilibatkan (dalam proses revisi UU Pemilu), dan jangan ditinggalkan begitu saja, agar parpol juga punya kesadaran secara kolektif di internal mereka masing-masing. Ke depan UU Parpol juga akan menjadi agenda kita untuk dikawal bersama-sama. Jangan sampai oligarki menutup jalan dan menutup harapan anak-anak muda untuk masuk dan membawa perubahan,” tutur Dosen Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, dalam sesi tanya jawab pada diskusi publik bertajuk “Pemilu Kita, Aturan Kita: Mengapa Masyarakat Harus Peduli Revisi UU Pemilu?” yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) di Burza Hotel Yogyakarta, Selasa (28/4/2026).

Pada kesempatan yang sama, peneliti Sana Ullaili juga menekankan bahwa parpol tetap menjadi pintu masuk terciptanya pemilu yang mendukung inklusivitas. Karena itulah, ia mendorong agar revisi UU Pemilu ini juga benar-benar merevisi tugas dan fungsi parpol dalam proses kepemiluan secara menyeluruh.

“Harus diakui, bahwa parpol tetap jadi pintu masuk (untuk menciptakan pemilu yang inklusif). Perjuangan 30% perempuan sejak 1998 dan baru ditetapkan kuota 30% sejak tahun 2009. Jadi perjuangan untuk isu afirmasi ini butuh proses yang sangat panjang, dan perlu kesepakatan bersama melalui parpol. Dan harus diakui bahwa pintu masuk di negara ini ya memang adanya di parpol. Jadi mau tidak mau, kita (masyarakat sipil) harus mengambil langkah strategis agar parpol juga ikut berbenah (melalui revisi UU Pemilu),” ungkap Sana.

Diskusi publik ini tentunya diharapkan menjadi semacam ruang untuk menguatkan kesadaran publik dan konsolidasi gagasan kritis, untuk terus mengawal proses revisi UU Pemilu. Partisipasi lintas sektor ini menunjukkan tingginya kepedulian publik terhadap masa depan pemilu, sekaligus penerapan prinsip demokrasi di Indonesia.

Melalui kegiatan ini, masyarakat sipil di Yogyakarta menegaskan bahwa proses revisi UU Pemilu harus berlangsung secara terbuka, partisipatif, representatif dan akuntabel.

Keterlibatan publik tidak boleh dibatasi hanya pada saat pemungutan suara saja, melainkan juga harus hadir sejak proses perumusan aturan.

Karena tanpa adanya keterlibatan yang bermakna, revisi UU Pemilu sangat berisiko hanya akan memperkuat dominasi elit politik, sekaligus melemahkan prinsip-prinsip demokrasi, yang saat ini pun sudah tidak bisa lagi dikatakan demokratis, tapi lebih ke otokratik atau totalitarian. (zk)

YOGYAKARTA – Tak bisa dipungkiri lagi, pemilu era reformasi yang sudah berlangsung sejak 1999 silam, semakin kesini semakin berjalan tidak demokratis, rentan kecurangan disana-sini, marak penggunaan politik uang (money politic), dan seterusnya.

Akibatnya, selain menghasilkan pejabat (“pelayan publik”) yang tidak demokratis, pelaksanaan pemilu sudah menggerus anggaran negara dengan sangat besar.

Bahkan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 saja, mengutip dari laman Kementerian Keuangan RI, anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp71,3 Triliun. Angka ini menjadi yang terbesar di sepanjang sejarah pelaksanaan Pemilu di era reformasi.

Akhirnya muncullah ide untuk merevisi sistem pemilu agar bisa dilaksanakan secara tertutup, dimana pencoblosannya tidak lagi dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia, melainkan hanya dilakukan oleh anggota elite partai, yang ikut menentukan nomor urut calon. Sementara rakyat hanya mencoblos logo partai politik, bukan nama calon anggota legislatif (caleg) secara langsung.

Bagi Dosen Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, proses legislasi revisi UU Pemilu sepertinya memang sengaja diperlambat melalui penundaan pembahasan, tarik-ulur agenda, dan minimnya transparansi di tingkat elit, yang pada akhirnya lebih banyak menguras energi publik.

“Perdebatan soal apakah tahapan pemilu sebaiknya dijalankan sesuai tahapan yang normal (secara terbuka), H-2,5 tahun sebelum pemilu harus dimulai, itu artinya selambat-lambatnya tahun 2027 semua tahapan paling awal dari pemilu sudah harus dijalankan. Tapi jika kita melihat dari lobi-lobi di Komisi II (DPR RI) kelihatannya sudah by design agar revisi UU pemilu disahkan dalam waktu yang sangat mepet, sehingga tidak ada ruang masyarakat sipil untuk melakukan Judicial Review (hak uji materi),” ucap Gugun dalam diskusi publik bertajuk “Pemilu Kita, Aturan Kita: Mengapa Masyarakat Harus Peduli Revisi UU Pemilu?”, yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) di Burza Hotel Yogyakarta, Selasa (28/4/2026).

Akibatnya pun jelas, terjadi kelelahan kolektif di kalangan masyarakat sipil, yang berpotensi menjadi “alasan” agar proses legislasi dapat berjalan dengan perdebatan yang semakin kecil. Sehingga ruang partisipasi publik pun kian menyempit, dan kualitas demokrasi akan semakin terancam, karena kebijakan strategis, dalam hal ini revisi UU Pemilu, disusun tanpa pengawalan publik yang kuat.

Sementara dalam kesempatan yang sama, peneliti Sana Ullaili juga menyoroti pemilu yang idealnya berlangsung secara inklusif, yakni memberi ruang setara bagi seluruh warga tanpa diskriminasi, tapi dalam praktiknya tampak masih sangat jauh dari prinsip tersebut.

Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 saja, kelompok difabel, masyarakat adat, minoritas agama, perempuan, ragam gender, serta warga di wilayah terpencil masih kerap menghadapi hambatan yang bersifat struktural, mulai dari aksesibilitas tempat pemungutan suara yang tidak ramah difabel, hingga representasi politik yang timpang.

“Pemilu kita selama ini masih jauh dari nilai-nilai inklusivitas. Masih banyak pemilih yang tidak terdata, belum lagi fasilitasnya, belum lagi kinerjanya. Jadi pemilu kita hadir, tapi sebenarnya belum menumbuhkan ruang relasi kuasa yang setara dalam pemilu bagi teman-teman inklusi,” ungkap Sana.

Selain itu, menurut Sana, desain kebijakan dan regulasi pemilu juga belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan, sehingga partisipasi mereka cenderung hanya bersifat simbolik (hanya datang mencoblos), bukan partisipasi secara substantif (ikut berperan mendukung kemajuan demokrasi negara).

Akibatnya, pemilu belum benar-benar menjadi arena yang setara bagi semua warga negara, untuk terlibat dan menentukan arah politik, melainkan masih menyisakan eksklusi yang sistemik.

Oleh karena itu, Sana menilai, agenda pembenahan demokrasi sejatinya tidak cukup hanya berhenti pada revisi UU Pemilu semata, tetapi harus dilanjutkan dengan perubahan UU Partai Politik, yang selama ini dinilai belum mampu mendorong praktik demokrasi yang sehat.

Sebab partai politik dipandang memiliki peran strategis tapi juga problematis, karena kerap dikuasai kepentingan oligarki, yang sebagian besar malah merusak kualitas demokrasi. (zk)